Reformasi Hukum Bergulir Sesuai Nawacita

diskusiJAKARTA- Paket kebijakan reformasi hukum yang digulirkan Presiden Joko Widodo dalam Rapat Terbatas Kabinet Kerja, Selasa, 11 Oktober 2016 barulah gong pembuka. Tak beda dengan paket ekonomi, pencanangan program ini akan diikuti paket-paket lain yang bersifat teknis serta detail, yang diluncurkan masing-masing kementerian dan lembaga.

Pernyataan ini disampaikan Asep Rahmat Fajar, Tenaga Ahli Utama Kedeputian V Kantor Staf Presiden (KSP) dalam#ForumPresidenRIgoid, sebuah diskusi media yang menghadirkan narasumber KSP dan jurnalis membahas isu-isu terkini, Rabu, 12 Oktober 2016.

Asep menegaskan, Rapat Terbatas itu membuktikan komitmen pemerintah untuk mewujudkan kepastian hukum di Indonesia. Tiga hal prioritas pelaksanaan reformasi hukum yakni penataan regulasi untuk menghasilkan regulasi hukum yang berkualitas, reformasi kelembagaan penegak hukum, serta menumbuhkan pembudayaan hukum di masyarakat.

metrKhusus untuk penataan regulasi, berkaca dari paket kebijakan ekonomi, yang disisir oleh pemerintah adalah yang peraturan yang berada di bawah undang-undang. “Peraturan Menteri, Peraturan Kapolri, dan peraturan lembaga-lembaga lain yang sifatnya teknis ini bisa langsung ditata, tanpa melibatkan pihak lain seperti legislatif,” kata Asep Fajar.

Pada rapat kabinet itu, Presiden Jokowi mengingatkan agar jangan ada lagi aturan yang saling tumpang tindih atauoverlapping. “Di era kompetisi seperti sekarang ini, kepastian hukum merupakan suatu keharusan bagi sebuah negara agar mampu bersaing di tingkat regional,” kata Presiden Jokowi. menekankan bahwa Indonesia ialah negara hukum, bukan negara undang-undang atau negara peraturan.

Saat itu, Presiden mengingatkan bahwa orientasi setiap kementerian dan lembaga seharusnya bukan lagi memproduksi peraturan sebanyak-banyaknya. Namun, harusnya menghasilkan peraturan yang berkualitas. “Lahirkan peraturan yang melindungi rakyat dan tidak mempersulit rakyat, tapi justru mempermudah rakyat, memberi keadilan bagi rakyat, serta yang tidak tumpang tindih satu dengan yang lain,” jelas Presiden.

Asep menekankan, dalam Nawacita setidaknya ada dua pasal yang tegas-tegas menjanjikan Reformasi Hukum. Pasal pertama menyatakan janji Presiden Jokowi agar negara hadir memberi perlindungan dan rasa aman bagi warga negara. Adapun dalam pasal keempat Nawacita diungkapkan janji untuk memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.

baganSemua itu harus diturunkan dalam aturan yang lebih menyederhanakan dan memudahkan masyarakat. Dalam proses hukum soal bukti pelanggaran (tilang) polisi, misalnya. “Tidak seperti saat ini. Habis energi kita mengurus tilang. Dari pelanggar sampai penegak hukumnya,” kata mantan juru bicara Komisi Yudisial itu.

Asep menegaskan, pembentukan satuan tugas (satgas) seperti Operasi Pemberantasan Pungli dan Penyelundupan bukan bermaksud untuk melemahkan kementerian atau lembaga yang ada. “Satgas itu dibentuk karena sifatnya lintas divisi. Ada masalah-masalah yang tak bisa dipecahkan oleh satu lembaga. Seperti penyelundupan, yang selain Bea dan Cukai juga melibatkan banyak instansi lainnya,” kata pria yang merampungkan program doktoral hukumnya di Tilburg Law School, Belanda, dengan kajian Judicial Sosio-Legal ini.

seperti ditayangkan di http://ksp.go.id/reformasi-hukum-bergulir-sesuai-nawacita/

This entry was posted in jalan-jalan. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s